Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyiapkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti moratorium Ujian Nasional (UN). Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat menggelar rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Kamis 1 Desember 2016.
“Dalam masa transisi ini, pascamoratorium kami akan memfasilitasi proses penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional,” ujar Muhadjir seperti dikutip Kantor Berita Antara. USBN tersebut diselenggarakan oleh Kemdikbud, pemerintah daerah, dan sekolah yang diawasi standarnya oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan dewan pendidikan provinsi serta daerah. USBN tersebut juga akan melibatkan banyak pihak seperti guru dan masyarakat. “Kami juga akan memfasilitasi provinsi yang memerlukan instrumen seleksi siswa dari jenjang SMP ke SMA.”
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, perbedaan pertama adalah dalam USBN akan ditambahkan materi soal berupa esai. Perbedaan kedua, materi pembuatan soal akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk jenjang SMA/SMK, dan pemerintah kota/kabupaten untuk jenjang SMP.
Namun, pemerintah pusat akan menyisipkan beberapa pertanyaan, baik berupa pilihan ganda atau essai yang berfungsi sebagai indikator standar nasional. Selama ini, materi soal UN hanya berupa pilihan ganda dan dibuat sepenuhnya oleh pemerintah pusat.
“Soal esai ini untuk menggali kemampuan siswa agar berlatih berpikir kritis. Selama ini kan dalam UN tidak ada. Soal sisipan dari pemerintah pusat itu, tak akan berbeda-beda di setiap daerah. Wong namanya standar nasional, masa dibeda-beda,” ujar Muhadjir
Selama ini, ucap Muhadjir, sekolah cenderung mengutamakan mata pelajaran yang diujikan pada UN, dan kurang memperhatikan mata pelajaran lainnya. Hal ini berimplikasi pada sikap siswa kepada guru-guru di luar mata pelajaran UN tersebut.
“Standar nasional sekarang belum optimal karena yang diujikan dalam UN hanya beberapa pelajaran. Dengan USBN maka akan dilakukan untuk semua pelajaran,” sebutnya.
Ia menyatakan, persiapan USBN sudah mencapai 70 persen. Kemendikbud tinggal menunggu restu dari Presiden Joko Widodo yang kemungkinan akan diputuskan pada pekan depan, setelah menggelar rapat terbatas. “30 persen yang belum siap itu, ya tinggal membuat soal saja. Kan harus koordinasi dengan pemerintah daerah,” katanya.***
(dikutip dari beberapa sumber)